Cek Fakta
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta adanya kepastian kompensasi atau ganti rugi kepada korban gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh kandungan obat. Ganti rugi itu harus dibayarkan baik oleh pemerintah maupun perusahaan farmasi terkait.
Permintaan kepastian kompensasi untuk korban diminta Komisi VI usai menerima laporan temuan tim pencari fakta di psko pengaduan yang sudah dibuka oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Laporan itu disampaikan BPKN menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 November 2022.
Martin mengatakan laporan itu akan ditindaklanjuti dalam rapat pada masa sidang berikut, mengingat DPR sudah memasuki masa reses.
"Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama sesuai dengan hasil RDP Komisi VI, kita meminta BPKN untuk melaksanakan advokasi dan tugas-tugas perlindungan konsumen terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang sudah memakan 202 korban anak-anak yang meninggal. Belum termasuk yang kemudian harus melalui rawat jalan," tutur Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Martin menekankan agar BPKN secara totalitas memberikan pendampingan advokasi serta menyelidiki apa yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya tragedi 202 anak meninggal akibat gagal ginjal akut
Sementara itu Anggota Komisi VI Abdul Hakim Bagafih menyoroti hilangnya begitu saja kasus gagal ginjal akut pada anak. Padahal, kata dia, masih ada korban yang merasakan dampak akibat adanya kandungan berbahaya pada obat yang mereka minum.
Karena itu ia mangatakan Komisi VI bersama BPKN akan mendorong dan mengawal beberapa rekomendasi yang didapatkan dari tim pencari fakta. Mulai dari memastikan ganti rugi kepada korban yang meninggal dan melakukan rawat jalan
"Karena ternyata telah ditelusuri yang masih dirawat itu masih ada efek sampingnya, cuci darah pendengaran berkurang. Namanya balita ini kan kita masih belum bisa mengamati dengan cermat seperti apa (dampak kesehatan)," ujar Hakim.
"Dari 80 lebih itu yang masih dirawat ternyata sudah ada yang mulai cuci darah. Jadi ini bagaimana tanggung jawab daripada farmasinya," sambungnya.
Baca Juga: Kepala BPOM RI Dipanggil Polisi Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut
Ketua BKPN Rizal Edy Halim menyampaikan temuan beberapa fakta di lapangan. Fakta itu ditemukan usai BPKN melalui tim bentukannya bekerja sama dengan berbagai instansi bekerja selama satu bulan.
"Pertama tim menemukan ketidakharmonisan koordinasi dan komunikasi antarsektor kesehatan dan kefarmasian dalam penanganan dan deteksi terkait lonjakan kasus gagal ginjal akut. Sehingga di dua minggu pertama di bulan Oktober terjadi kesimpangsiuran dan terjadi kegamangan di ruang-ruang publik," terangnya.
Temuan kedua, terkait adanya persoalan di sektor kefarmasian baik penggunaan bahan baku obat maupun peredaran produk jadi obat. Tim juga menemukan adanya ketidaktransparasian antara penegakan hukum yang dilakukan pada industri farmasi.
Sementara itu temuan keempat, tim melihat kurangnya sinkronisasi antara pusat dan daerah karena tidak ada protokol khusus penanganan krisis darurat di sektor kesehatan.
"Kemudian yang kelima tim juga mendatangi korban dan mendapatkan bahwa korban belum mendapatkan kompensasi sesuai amanat undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian yang keenam, kita mendapatkan belum ada mekanisme ganti rugi dari industri farmasi kepada korban," kata Rizal.
